BERAU, SMN – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyebut, sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terancam tertunda akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Dampaknya, APBD Berau mengalami penurunan signifikan dari Rp5,6 triliun menjadi sekitar Rp2,6 triliun.
“Kondisi ini membuat kita harus harus memutar otak mencari jalan keluar,” kata Bupati Sri Juniarsih, Selasa 14 Oktober 2025.
Menurutnya, penurunan APBD berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, Pemkab Berau perlu berpikir cermat dan efisien dalam mengelola anggaran yang ada.
“Tentu ini menjadi tantangan kita di daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, apalagi kondisi APBD yang terbatas demikian, dampaknya juga akan luas,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, dari total Rp2,6 triliun yang tersedia, sekitar Rp1,3 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji bagi sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Artinya, sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun digunakan untuk kegiatan pembangunan,” ungkapnya.
Bupati menilai, salah satu program yang akan berdampak yaitu, pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Padahal, program ini merupakan salah satu dari prioritas pembangunan kepala daerah.
Salah satu program yang berpotensi terdampak adalah pembangunan RLH, yang selama ini menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Berau,” terangnya.
Meski demikian, Bupati tetap optimistis program tersebut tetap dapat dilaksanakan. “Ini program prioritas yang bisa saja terdampak, tapi seharusnya tetap bisa berjalan sebab merupakan program dari kementerian juga,” imbuhnya.
Bupati menegaskan, bahwa dirinya tetap percaya diri, pembangunan masih bisa dijalankan. Sebab, selain anggaran daerah, terdapat pula penganggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
“Penyusutan TKD bukan alasan agar pembangunan tidak berjalan, tetapi kita harus tetap bisa merealisasikannya meski sedikit terhambat karena anggaran yang terbatas tadi,” pungkasnya. (adv)
