Jombang, SMN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten jombang menyelenggarakan sosialisasi mengenai kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bertempat di Gedung Koperasi Sejahtera, pada Selasa (30/9/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai wujud sinergi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat
Yang menghadirkan narasumber dari lima pilar utama Samsat Jombang.dan di buka langsung oleh sekretaris bapenda.
Turut hadir sebagai pemateri adalah Kasi Pendataan dari Bapenda UPT PPD Jombang, Bapak Sugeng Subakti; Kepala Samsat Jombang, Bapak Totok Hadi Winasto, Kanit Regident Satlantas Jombang, Bapak Anang Setyanto; dan Kepala Jasa Raharja Kabupaten Jombang, Bapak Murry Hadi Nugroho.
Kepala bapenda Jombang Hartono yang di wakili sekretaris joko muji subagyo Dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai Opsen PKB dan BBNKB sebagai instrumen baru untuk optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sinergi antar-instansi adalah kunci keberhasilan implementasinya,” ujar joko
Lebih lanjut Bapak Sugeng Subakti selaku Kasi Pendataan dari Bapenda UPT PPD Jombang menjelaskan latar belakang dan tujuan dari penerapan opsen. Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan jenis pajak baru bagi kabupaten/kota yang dipungut bersamaan dengan PKB dan BBNKB provinsi.
“Tarifnya adalah 66% dari PKB dan BBNKB terutang. Tujuan utamanya adalah mempercepat penerimaan PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota serta meningkatkan efektivitas penerimaan pajak,” jelas Sugeng.
Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk Role Sharing (berbagi peran) dan Cost Sharing (berbagi biaya pemungutan).
Sedangkan Bapak Anang Setyanto Kanit Regident Satlantas Polres Jombang memaparkan peran Kepolisian sebagai koordinator di Samsat. Fungsi utama Polri dalam hal ini adalah pada bidang Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor.
“Kami memastikan legitimasi kepemilikan dan pengoperasian kendaraan melalui penerbitan STNK, BPKB, dan TNKB. Keabsahan data kendaraan adalah fondasi dari seluruh layanan di Samsat,” tegas anang
Sementara itu, Bapak Murry Hadi Nugroho menjelaskan bahwa Jasa Raharja memiliki tugas pokok untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai perlindungan dasar.
Dana untuk santunan ini salah satunya berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya bersamaan dengan pembayaran PKB di Samsat.
“Setiap pembayaran pajak Anda di Samsat, terdapat kontribusi untuk perlindungan sosial bagi korban kecelakaan. Ini adalah wujud gotong royong kita semua,” ungkap Murry. (*)
Reporter: Arif W.
Editor: Kundari PS.
