Tanjung Redeb, SMN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mempertegas komitmennya menjadikan sektor kesehatan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses kesehatan, disertai dukungan alokasi anggaran signifikan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
“Kami tidak ingin ada lagi kasus pasien ditolak. Pelayanan kesehatan menyangkut nyawa manusia, jadi harus diberikan yang terbaik,” tegasnya.
Menanggapi sorotan publik dan legislatif terkait kinerja rumah sakit daerah, Sri Juniarsih menyatakan apresiasi atas perhatian semua pihak. Ia menegaskan, Pemkab Berau berkomitmen menuntaskan pembangunan rumah sakit baru serta mempercepat pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Pemkab Berau juga menunjukkan keseriusan dalam program kesehatan ibu dan anak (KIA). Sejak 2024, telah dialokasikan anggaran Rp178 miliar untuk penanganan stunting, dengan target penurunan signifikan hingga 14 persen pada 2025.
Capaian Positif di Bidang Kesehatan
Kinerja sektor kesehatan menunjukkan tren membaik. Pada 2024, angka kematian ibu (AKI) turun menjadi 43,4 per 100.000 kelahiran hidup, dari 52,1 per 100.000 pada 2023 — jauh di bawah target nasional 67,5 per 100.000 kelahiran hidup.
Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) juga menurun signifikan, dari 98 kasus pada 2023 menjadi 18 kasus pada 2024, atau sekitar 18 per 1.000 kelahiran hidup. Meski data tahun berjalan belum final, tren ini menunjukkan efektivitas berbagai intervensi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan.
Dinkes Lakukan Evaluasi dan Intervensi Terarah
Kepala Dinas Kesehatan Berau Lamlay Sarie menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh layanan kesehatan.
“Kami prioritaskan kepentingan pasien dan memastikan pelayanan yang profesional, cepat, serta higienis, terutama di IGD,” ujarnya.
Untuk kesehatan anak, Dinas Kesehatan Berau menempatkan penurunan angka stunting sebagai fokus utama dengan 16 kampung menjadi wilayah prioritas intervensi.
“Langkah utama yang kami lakukan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita dan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK),” jelas Lamlay.
Dinkes juga terus mendorong kader Posyandu agar aktif melakukan kunjungan, pengukuran, dan penyuluhan gizi. Di sisi lain, program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat kampung untuk deteksi dini dan mendorong pengobatan tuntas.
Dorong Efisiensi Melalui Skema BLUD
Sebagai bagian dari reformasi manajemen kesehatan, Dinkes Berau menyiapkan penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sejumlah puskesmas. Skema ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik di sektor kesehatan dasar.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga medis, dan partisipasi masyarakat, Pemkab Berau optimistis dapat mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkualitas di Bumi Batiwakkal.
“Dengan kerja sama semua pihak, cita-cita menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan menyeluruh bagi masyarakat Berau akan semakin nyata,” tutup Sri Juniarsih. (adv)
