Madiun, SMN – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) sekaligus Open House bagi calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 yang bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Nglames Kecamatan/Kabupaten Madiun, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, Kadinsos Propinsi Jatim, Restu Novi Widiani, Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Plt. Bupati Ponorogo Lisdiyarita, Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Kajari Kabupaten Madiun, Ketua DPRD Ponorogo, Kepala Sekolah Rakyat (SR Terintegrasi) dari Kabupaten Madiun dan Ponorogo, siswa siswi dan orang tuanya Sekolah Rakyat (SR Terintegrasi) serta tamu undangan lainnya.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Open House diinisiasi oleh Kementerian Sosial untuk menyambut tahun ajaran baru bagi siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Rangkaian kegiatan ini menjadi langkah awal bagi para peserta didik baru, khususnya dari keluarga rentan, untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan fasilitas asrama.
Dalam rangkaian kegiatan ini ditujukan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memastikan kesiapan siswa dan orang tua sebelum kegiatan belajar mengajar resmi dimulai agar siswa siswi Sekolah Rakyat bisa beradaptasi di lingkungan baru dan suasana baru.
Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk memastikan kesiapan seluruh sekolah rakyat di Jawa Timur berjalan baik dan lancar sesuai yang di rencanakan.
Hingga saat ini progres pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur rata-rata telah melampaui 91 persen dan seluruhnya terus dikebut agar siap digunakan pada akhir Juli 2026.
Proses penerimaan peserta didik saat ini masih berlangsung sehingga jumlah siswa di masing-masing daerah masih dimungkinkan berubah sesuai kebutuhan.
Pemerintah juga menyiapkan program pendampingan bagi keluarga siswa, meliputi pemberdayaan ekonomi, perluasan perlindungan jaminan sosial, serta berbagai program pendukung lainnya. Sehingga, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga.
Pada kesempatan ini juga Bupati Madiun Hari Wuryanto turut menyampaikan dukungannya terhadap program strategis pemerintah tersebut melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan Sekolah Rakyat ini,” kata Bupati Madiun Hari Wuryanto.
Selain itu, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga, karena Sekolah Rakyat ini gratis tanpa di pungut biaya, hal ini sangat meringankan beban orang tua murid.
Ingatlah, keberhasilan seseorang tidak ditentukan darimana dia berasal, tetapi dari kemauan untuk belajar, bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Jadikan sekolah ini menjadi rumah kedua, tempat kalian bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berdaya saing,” ungkapnya.
Disamping itu, Bupati Madiun berharap sekolah rakyat di Kabupaten Madiun ini dapat menjadi contoh bahwa pendidikan mampu menjadi jalan memutus mata rantai kemiskinan, membuka masa depan yang lebih baik, sekaligus melahirkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi menambahkan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun menargetkan menerima 360 peserta didik pada tahun ajaran pertama. Hingga pertengahan Juli, jumlah calon siswa yang telah terdaftar mencapai 279 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 81 siswa. Dari Kabupaten Madiun sendiri, tercatat 203 pendaftar, yang terdiri dari 28 siswa SD, 90 siswa SMP, serta 85 siswa SMA. Sedangkan dari Kabupaten Ponorogo terdapat 76 pendaftar, yakni 16 siswa SD, 30 siswa SMP, serta 30 siswa SMA.
Untuk pembangunan sekolah saat ini telah mencapai sekitar 92 persen dan ditargetkan selesai pada 31 Juli 2026 mendatang dan bisa di gunakan secara maksimal dalam proses kegiatan belajar nengajar di Sekolah Rakyat ini. (adv)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
