Sidoarjo, SMN – Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam memperkuat pembangunan di tingkat desa. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo periode 2024–2029 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (25/10/25).
Dalam sambutannya, Subandi menyebut BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi wadah penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan nasional,” kata Subandi.
Ia menegaskan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. “Kita tidak ingin ada lagi usulan desa yang tidak tersentuh bertahun-tahun,” ujarnya.
Selain membahas arah pembangunan desa, Subandi menyinggung soal reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ia menekankan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan ASN harus dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja.
Terkait kesejahteraan anggota BPD, Pemkab Sidoarjo disebut terus memperjuangkan perlindungan jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami ingin seluruh anggota BPD terlindungi, termasuk manfaat bagi ahli waris jika terjadi musibah,” kata Subandi.
Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo, Mulyono Wijayanto, menyambut baik perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan BPD. Ia menilai komunikasi dan koordinasi antar anggota menjadi kunci dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan di desa.
“Kami mengapresiasi dukungan Bupati terhadap program BPJS dan peningkatan tunjangan bagi anggota BPD,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga memaparkan beberapa program prioritas Pemkab Sidoarjo, antara lain penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah kecamatan, pembangunan RSUD Sedati, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta pendirian sekolah rakyat di Kecamatan Tulangan.
“BPD dan kepala desa harus kompak, ibarat dua sayap yang menggerakkan pembangunan desa,” ujar Subandi.
Rapat kerja Paguyuban BPD Sidoarjo diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (*)
Reporter: Lalang S.
Editor: Agus Imam S.
