HomeBERITADapur Umum Bantuan Gizi di Lumajang Jadi Model Pengelolaan Pangan Transparan dan...

Dapur Umum Bantuan Gizi di Lumajang Jadi Model Pengelolaan Pangan Transparan dan Berkelanjutan

Kepala dapur dan ahli gizi menjaga kualitas pangan. (Foto: Istimewa)

Lumajang, SMN – Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini makin nyata dengan beroperasinya dua dapur umum Bantuan Gizi (MBG). Berlokasi di Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, dan Melawang, Kecamatan Klakah, dapur umum ini menargetkan 3.750 penerima manfaat mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, balita, hingga ibu menyusui.

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa pengelolaan dapur umum MBG tidak hanya sebatas menyediakan makanan, tetapi harus sesuai dengan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dalam arahan Mendagri di Rakor daring pekan lalu, ditegaskan bahwa program ini tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga menyasar warga rentan yang membutuhkan gizi seimbang. Setiap penerima harus memperoleh makanan yang aman dan bergizi,” ujarnya, Selasa (9/9/2025), kemarin.

Setiap dapur MBG dilengkapi tim ahli, mulai dari ahli gizi, kepala dapur, hingga akuntan. Kehadiran tim ini menjadi kunci untuk memastikan kualitas pangan, keamanan makanan, serta transparansi distribusi bantuan.

Agus Triyono menambahkan, pengelolaan bahan pangan juga dilakukan dengan sistem yang proporsional.

“Beras disimpan maksimal untuk kebutuhan satu minggu, sementara bahan pangan lain dibeli harian. Ini penting agar bantuan tetap tepat sasaran sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar,” jelasnya.

Menurut dokumen resmi BGN, program MBG bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan konsep yang transparan, aman, dan berkelanjutan keberadaan dapur MBG di Lumajang diharapkan bukan hanya memperkuat gizi generasi muda, tetapi juga menambah kesejahteraan masyarakat luas. Tak hanya penerima manfaat, warga pun merasakan dampak positif melalui stabilitas harga pangan di pasar lokal.

Program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor, data yang akurat, serta pengawasan ketat dapat menciptakan model pengelolaan bantuan pangan yang bisa ditiru daerah lain di Indonesia. (*)

Reporter: Atiek

Editor: Agus Imam S.

ARTIKEL TERBARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA

Pemkab Nisel Gelar Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan se-Kepulauan Batu

Nias Selatan, SMN - Untuk memperkuat pengawasan internal serta mendorong penataan administrasi dan pertanggungjawaban pemerintahan desa di wilayah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar...

Dinas Pendidikan Berau Sulap Lahan Kosong Sekolah Jadi Area Edukasi Lewat SEMAILIS

Tanjung Redeb, SMN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau meluncurkan program Sekolah Menanam Asri, Inspiratif, dan Lingkungan Lestari (SEMAILIS) di SMPN 5 Tanjung Redeb, Jumat...

Wagub Kaltara Pantau Progres Pembangunan Infrastruktur di Tarakan

Tarakan, SMN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintah di Kota Tarakan,...

Wabup Madiun Tinjau Lokasi Proyek Infrastruktur Pemkab Madiun

Madiun, SMN - Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi bersama jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait memantau progres pekerjaan konstruksi enam proyek infrastruktur jalan yang...

Kapolres Nisel Jumat Keliling di Masjid Al-Mukhlis Lahusa

Nias Selatan, SMN – Dalam upaya mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres Nias Selatan AKBP...