Tanjung Redeb, SMN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau resmi meluncurkan Digitalisasi Sistem Pemantauan Transaksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta hiburan, di Hotel Bumi Segah, Tanjung Redeb, Rabu (5/11/2025).
Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemkab Berau memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak daerah melalui penerapan perangkat Transaksi Monitoring Device (TMD).
Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie menjelaskan, proyek perubahan ini merupakan hasil dari program Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan ke-28 tahun 2025 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Inovasi ini muncul sebagai respons atas rendahnya kepatuhan wajib pajak dan sulitnya mendeteksi kebocoran pajak pada sektor-sektor potensial.
“Kami menemukan masih ada kesenjangan cukup besar antara potensi dan realisasi pajak. Untuk sektor makanan dan minuman saja, dari potensi Rp42 miliar, realisasi baru Rp30 miliar. Di sektor hotel ada gap Rp4,2 miliar, dan hiburan sekitar Rp394 juta,” ungkap Djupiansyah.
Dengan sistem digital ini, setiap transaksi pada hotel, restoran, rumah makan dan tempat hiburan akan terpantau secara otomatis dan real-time, tanpa pelaporan manual.
Data transaksi langsung terhubung ke Bapenda dan dapat diakses oleh pihak terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb dan perbankan daerah.
“TMD bukan hanya alat pengawasan, tapi juga kemudahan bagi wajib pajak. Pelaporan dan pembayaran bisa dilakukan otomatis, lebih efisien dan transparan,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Berau akan memasang 52 unit TMD pada tahap pertama mencakup 25 hotel dan penginapan, 12 restoran dan rumah makan, serta 13 tempat hiburan.
Pemasangan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bankaltimtara, BNI, dan BRI yang mendukung lewat program CSR.
Bapenda juga menyiapkan Peraturan Bupati dan SOP Sistem Elektronik Pajak Daerah, sebagai dasar hukum penerapan teknologi tersebut.
Djupiansyah optimistis, penerapan sistem digital ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendongkrak PAD dari sektor PBJT hingga Rp25 miliar per tahun.
Sementara Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengapresiasi langkah Bapenda dalam memperkuat tata kelola pajak daerah.
Ia menilai digitalisasi sistem pajak ini menjadi bentuk nyata reformasi birokrasi dan transparansi keuangan daerah.
“Realisasi pajak kita belum optimal, padahal pajak inilah yang nantinya kembali lagi ke masyarakat untuk membangun daerah. Karena itu, saya berharap seluruh pelaku usaha di Berau semakin sadar dan taat pajak,” tegasnya.
Sri memaparkan, PAD Berau terus meningkat tiap tahun, yakni Rp259 miliar pada 2023, naik menjadi Rp303 miliar di 2024, dan ditargetkan mencapai Rp401 miliar pada 2025.
Namun, kata dia, masih banyak sektor potensial yang bisa dimaksimalkan dengan dukungan teknologi dan kepatuhan wajib pajak.
“Digitalisasi ini bukan sekadar alat pemantau, tapi simbol komitmen kita menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing,” tutup Sri. (adv)
