Madiun, SMN – Dengan adanya dugaan penahanan ijazah mantan pekerja salah satu perusahaan di Kabupaten Madiun, pihak Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun menyikapi dan ambil langkah tegas untuk membantu menyelesaikannya.
Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim khusus untuk melakukan pendataan langsung ke perusahaan terkait.
Langkah ini diambil setelah peringatan sebelumnya tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Menurut Arik, praktik penahanan ijazah tersebut masih terus terjadi meskipun telah diingatkan secara resmi.
“Sudah kami ingatkan agar tidak ada lagi praktik seperti itu. Tapi masih terjadi, berarti harus ada tindakan tegas. Kami turunkan tim untuk mendata berapa ijazah yang masih ditahan,” ujar Arik pada, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, upaya pendataan tersebut belum membuahkan hasil maksimal. Pihak perusahaan disebut belum bersedia membuka data terkait jumlah ijazah pekerja yang masih ditahan, sehingga proses verifikasi di lapangan mengalami hambatan.
Arik juga menegaskan bahwa penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum dalam hubungan kerja. Ia menekankan bahwa hubungan antara pekerja dan perusahaan seharusnya cukup diikat melalui perjanjian kerja yang sah, tanpa perlu menyita dokumen pribadi milik karyawan.
“Perjanjian kerja itu sudah cukup. Tidak boleh ada penahanan ijazah dan sebagainya,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus ini, Disnakerin juga telah berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, proses penindakan diserahkan kepada penyidik pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sebelumnya, Disnakerin telah mencoba menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan persuasif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah agar ijazah yang ditahan diserahkan kepada dinas untuk kemudian dikembalikan kepada para pekerja. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh pihak perusahaan.
Awalnya kami tempuh pendekatan kekeluargaan. Tapi karena laporan terus bermunculan, kami serahkan ke pengawas provinsi,” ungkap Arik.
Ia menambahkan, sanksi terhadap perusahaan akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang.
“Sanksi tersebut dapat berupa peringatan administratif, teguran keras, hingga kemungkinan pencabutan izin usaha jika terbukti melanggar ketentuan ketenagakerjaan,” tandasnya. (*)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
