Tarakan, SMN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) terus memperkuat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Digital se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang resmi dibuka Kepala DKISP Kaltara, Iskandar, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tarakan, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan seluruh instansi pemerintah.
“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan penguatan transformasi digital sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.
Menurutnya, seluruh instansi pemerintah dituntut memperkuat digitalisasi dokumen, integrasi data dan keterpaduan layanan digital nasional secara menyeluruh.
“Kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di Kaltara,” ujarnya.
Ia menyebutkan upaya bersama yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Indeks SPBE Provinsi Kaltara meningkat menjadi 3,87, Kabupaten Nunukan 3,49 dan Kabupaten Tana Tidung 3,25.
Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di tengah tantangan yang semakin kompleks.
“Tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam menghadapi evaluasi indeks pemerintahan digital yang tidak hanya menilai sistem dan aplikasi, tetapi juga integrasi layanan, tata kelola, keamanan informasi serta dampak nyata pelayanan digital kepada masyarakat,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Iskandar berharap forum ini mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun solusi dan rencana aksi konkret guna meningkatkan indeks pemerintahan digital di seluruh wilayah Kaltara.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kaltara yang maju, adaptif dan berdaya saing melalui taat kelola pemerintahan digital yang handal, terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya. (adv)
Reporter: Syahraini
Editor: Agus Imam S.
