Surabaya, SMN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 berpihak untuk kepentingan rakyat kecil, termasuk dengan menghapus anggaran kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terealisasinya kesejahteraan bagi rakyat kecil.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, saat memimpin rapat paripurna.
Ditegaskannya bahwa sepanjang 2025 DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja maupun pendidikan dan pelatihan ke luar negeri. Seperti diketahui, untuk kunjungan kerja ke luar negeri membutuhkan besaran dana mencapai sekitar Rp19 miliar. Rencananya besaran dana ini akan dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, lanjutnya, juga tidak ada agenda kenaikan gaji maupun tunjangan dewan dalam P-APBD 2025.
Deni menjelaskan, DPRD Jatim berkomitmen mengawal program-program prioritas, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Senada, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, menyampaikan bahwa anggaran kunker luar negeri dialihkan ke sejumlah program sosial, diantaranya beasiswa, pelatihan ekonomi desa, pasar murah, dan bantuan sosial sembako.
Menurut Yordan, keputusan itu didasari hasil kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif bila diarahkan kepada kelompok masyarakat kecil, terutama keluarga miskin yang masuk kategori desil satu dan dua.Ia menambahkan, program pasar murah dan bantuan masyarakat juga berfungsi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar inflasi tetap terkendali.Ia juga memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran diarahkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. (adv)
