Probolinggo, SMN – DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat panitia khusus (pansus) bersama jajaran eksekutif di ruang sidang utama, Senin (13/4/2026). Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penurunan penggunaan BPJS hingga refocusing anggaran daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Rey Suwignjo, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo Intan Sudarmadi, perwakilan Direktur RSUD Moch Saleh, Anggota DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan, serta anggota DPRD lainnya.
Dalam pembahasan, DDPRD Kota Probolinggo menggelar rapat panitia khusus (pansus) bersama jajaran eksekutif di ruang sidang utama, Senin (13/4/2026).
Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penurunan penggunaan BPJS hingga refocusing anggaran daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Rey Suwignjo, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo Intan Sudarmadi, perwakilan Direktur RSUD Moch Saleh, Anggota DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan, serta anggota DPRD lainnya.
Dalam pembahasan, Dinkes P2KB menyoroti tren penurunan penggunaan layanan BPJS. Hal ini dikaitkan dengan sejumlah kebijakan, termasuk kecenderungan pasien dari luar daerah yang kini lebih diarahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah asalnya.
“Memang ada penurunan angka kunjungan pasien BPJS, salah satunya karena kebijakan rujukan yang lebih diperketat. Pasien luar daerah diarahkan kembali ke fasilitas kesehatan asalnya,” ujar Intan Sudarmadi .
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, penurunan jumlah pasien tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap maksimal. Jangan sampai karena ada penurunan pasien BPJS, justru berdampak pada menurunnya kualitas layanan di rumah sakit daerah,” tegasnya.
Rapat pansus tersebut dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, dilanjutkan sesi kedua dari pukul 11.00 hingga 14.00 WIB.
Dinkes P2KB menjelaskan bahwa Tren penurunan penggunaan layanan BPJS. Hal ini dikaitkan dengan sejumlah kebijakan, termasuk kecenderungan pasien dari luar daerah yang kini lebih diarahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah asalnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, penurunan jumlah pasien tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan
Selain isu BPJS, DPRD juga menyoroti kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah .
Pj Sekda Kota Probolinggo memberikan penjelasan terkait sejumlah pertanyaan anggota dewan, termasuk mengenai pemasukan dari RS Ar Rozy.
“Refocusing anggaran dilakukan untuk menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah. Kami memastikan bahwa sektor pelayanan dasar seperti kesehatan tetap menjadi perhatian utama,” jelasnya.
PJ Sekda juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik.
Rapat Pansus tersebut , menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya di sektor kesehatan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, DPRD juga mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat. (*)
Reporter: Edi S.
Editor: Agus Imam S.
