Blitar, SMN – Ruang publik Kota Blitar belakangan ini diramaikan oleh gaya kepemimpinan yang menuai beragam tafsir. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, memilih bersepeda ke kantor dengan narasi efisiensi anggaran.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba tampil dengan pendekatan berbeda, yakni menggunakan becak listrik sebagai bentuk dukungan terhadap para tukang becak penerima bantuan pemerintah pusat.
Langkah tersebut sekilas tampak sederhana dan dekat dengan rakyat. Namun, di tengah derasnya eksposur media dan sorotan publik, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah ini murni efisiensi, atau sekadar strategi pencitraan?
Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo, menilai masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam membaca simbol-simbol kepemimpinan. Menurutnya, publik tidak lagi mudah terkesan oleh gestur yang dikemas dramatis tanpa diikuti dampak nyata.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar simbol kesederhanaan, tetapi kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan riil,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kota Blitar yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal. Mulai dari nasib tenaga outsourcing yang belum jelas, keterbatasan lapangan kerja, kualitas pelayanan kesehatan, hingga tata kelola rumah sakit yang dinilai masih perlu pembenahan serius.
Di sektor pendidikan, potensi pungutan liar juga masih menjadi bayang-bayang, sementara sejumlah proyek infrastruktur seperti jembatan di Jalan Gotong Royong masih mangkrak tanpa kepastian.
Dalam konteks ini, Prawoto menegaskan bahwa efisiensi seharusnya tidak dimaknai secara sempit. Penghematan bukan hanya soal mengurangi penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga bagaimana anggaran secara keseluruhan dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak.
“Fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah itu ada untuk menunjang efektivitas kerja. Kalau simbol efisiensi justru berpotensi mengganggu pelayanan publik, maka esensinya perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Ia juga menilai penggunaan sepeda atau becak sebagai sarana transportasi bukanlah persoalan, selama dilakukan secara proporsional. Namun jika dipertontonkan secara berlebihan dan terus-menerus, publik berhak menilai hal tersebut sebagai bagian dari strategi membangun citra.
Lebih jauh, Prawoto mengingatkan bahwa tolok ukur kepemimpinan sejatinya terletak pada realisasi janji politik. Ia menyebut, capaian 40 persen dari janji kampanye yang terealisasi dengan baik sudah cukup menjadi bukti keseriusan seorang pemimpin.
Sorotan lain yang mencuat adalah dugaan ketidakharmonisan di antara dua pucuk pimpinan daerah tersebut. Perbedaan gaya yang kontras dinilai berpotensi menimbulkan persepsi kurang solidnya arah kepemimpinan.
“Publik tentu berharap wali kota dan wakil wali kota bisa berjalan seiring, meninggalkan ego masing-masing, dan fokus pada pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa Kota Blitar tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar tampil sederhana di depan kamera. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bekerja nyata, konsisten, dan mampu menyelesaikan persoalan di balik layar.
“Sudah saatnya energi difokuskan untuk kolaborasi membangun kota, bukan sekadar berlomba menjadi viral,” pungkasnya.(*)
Reporter: Imam
Editor: Agus Imam S.
