Madiun, SMN – Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program jaminan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Mercure.
Dalam sambutannya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, Sevy Renita Setyaningrum menyampaikan bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Program Jaminan Kematian (JKM) di Kota Madiun pesertanya semakin tahun semakin bertambah signifikan, karena adanya kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Madiun.
“Dengan melalui FGD ini Kedua program JKK dan JKM di harapkan tambah banyak pesertanya dan sampai saat ini berjalan sangat baik juga sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat Kota Madiun sebagai perlindungan diri,” ujarnya.
Dalam forum ini, Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang menginginkan risiko kecelakaan atau musibah, namun kehadiran pemerintah wajib memastikan adanya perlindungan.
“Program JKK dan JKM ini sangat bermanfaat. Memang tidak ada orang yang ingin menerima musibah, tetapi pemerintah wajib hadir memberikan jaminan,” tegasnya.
Pihaknya menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 15.700 penerima manfaat yang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan di Kota Madiun. Manfaat yang diberikan dinilai signifikan, terutama dalam membantu keluarga penerima ketika terjadi musibah, termasuk jaminan pendidikan bagi anak hingga selesai sekolah.
“Manfaatnya sudah luar biasa. Bahkan ketika ada musibah, bantuan bisa dimanfaatkan sampai anak menyelesaikan pendidikan. Ini menjadi salah satu bentuk jaminan penting bagi masyarakat,” imbuhnya.
Melalui FGD tersebut, Pemkot Madiun juga mulai mempersiapkan perluasan kepesertaan untuk tahun 2027. Ditargetkan ada penambahan sekitar 10 ribu peserta baru, sehingga total kepesertaan bisa mencapai 25 ribu orang.
Saat ini, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 hingga 5, terdapat sekitar 40 ribu masyarakat yang berpotensi menjadi sasaran program. Pemkot akan memprioritaskan pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) dan wiraswasta yang bekerja secara mandiri.
“Kita akan petakan dulu pekerja informal, seperti PKL dan wiraswasta. Saat ini sudah sekitar 15 ribu, harapannya bisa bertambah meskipun tidak banyak. Target kami di 2027 bisa mencapai 25 ribu peserta,” pungkasnya. (*)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
