Surabaya, SMN – Dr Suli Daim, Politisi PAN DPRD Jatim, anggota Komisi E DPRD Jatim menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur. Mengacu Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur, Fraksi PAN DPRD menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, bahwa penyusunan RAPBD selalu mempunyai relevansi dengan apa yang hendak dituju dan dicapai dengan penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan APBD selalu berkorelasi dengan RPJMD yang diturunkan secara tahunan dalam RKPD. RKPD tahunan adalah suatu agregat yang dimaksudkan mencapai target RPJMD dalam lima tahun mendatang. Untuk itu, APBD disusun bukan sekedar penjelasan angka dan distribusi alokasi untuk melaksanakan urusan, tetapi sebagai instrumen pencapaian RPJMD melalui tema tahunan dalam setiap RKPD. Dengan konteks ini, Fraksi PAN memandang bahwa rancangan APBD belum dapat menjelaskan rencana alokasi anggaran ini akan mempengaruhi capaian apa dalam RPJMD Jawa Timur. Dengan kata lain intervensi melalui uang rakyat ini akan membentuk capaian terhadap IKU seperti apa. Mohon penjelasan mengenai hal ini, paling tidak mengacu pada 9 penjabaran dari RKPD 2026.
Kedua, masih dalam konteks RKPD 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”, Fraksi PAN memandang bahwa prioritas anggaran belum mencerminkan tema RKPD. RAPBD kita akan fokus pada “Pembangunan Wilayah Strategis” “Peningkatan Produktivitas” dan “Kemandirian Pangan dan Energi”. Ketiga hal ini belum nampak dari alokasi anggaran dalam RAPB.
Ketiga, bahwa sehubungan dengan Tema RKPD dengan unsur Kemandirian Pangan, maka wajar hal ini akan direfleksikan pada anggaran ketahanan pangan, khususnya pada dinas-dinas pengampu. Fraksi PAN meminta rincian alokasi anggaran yang dipersepsikan Pemerintah Provinsi sebagai kategori untuk dukungan ketahanan dan kemandirian Pangan.
Keempat, bahwa sejalan pendapat Badan Anggaran, Fraksi PAN memberi perhatian pada pendapatan daerah kita mengalami stagnan bahkan secara agregat, pendapatan daerah diproyeksi turun minus 1,2 persen dan mewaspadai penurunan pendapatan transfer 2026. Maka FPAN memberikan catatan khusus atas hal ini sebagai berikut:
Kesatu, Mohon penjelasan pendapatan seluruh satu persatu BLUD Pemprov Jawa Timur dan proporsinya dengan alokasi yang diberikan APBD. Sebagai Gambaran Pada anggaran Kesehatan, khususnya untuk Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami memberikan apresiasi atas komitmen di bidang Kesehatan. Anggaran pada RS tersebut sangat besar dan ini tentu pada sisi lain akan berdampak terbatasnya anggaran untuk urusan lain. Bahwa mengingat RS adalah BLUD dengan sistem keuangan sendiri, Fraksi PAN perlu meminta penjelasan pendapatan RS tersebut dan pendapatan ini selama ini dapat meng-cover apa saja bagi RS, termasuk pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
Kedua, Mohon penjelasan aset kekayaan daerah dari sisi nilai dan bagaimana pemanfaatan asetnya yang telah berkontribusi pada pendapatan asli dalam bentuk pendapatan lain-lain.
Ketiga, Dalam konteks pendapatan, dana transfer yang berasal dari penghitungan bagi hasil tembakau menjadi salah satu hal krusial bagi pendapatan daerah. Kini Kementerian Keuangan berupaya memastikan bahwa industri rokok terlindungi dan pada sisi lain pendapatan dari cukai tercapai. Fraksi PAN meminta penjelasan mengenai dukungan nyata, konkrit dan berkelanjutan terhadap peredaran rokok illegal sehingga hal ini membantu kita memperoleh bagi hasil cukai rokok.
Keempat, Bahwa dengan pendapatan yang menurun, tentu berdampak terhadap perencanaan program. Fraksi PAN meminta penjelasan dampak penurunan pendapatan terhadap pencapaian target pada seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur sesuai RPJMD.
Kelima, Melihat struktur RAPBD, Belanja Modal Pemerintah Turun, dengan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 3.1 Triliun pada 2025 sedangkan APBD 2026 sebesar Rp 1.7 triliun artinya terdapat penurunan sebesar Rp 1.4 triliun. Maka kami mendorong Pemerintah Provinsi agar bijak dalam pagu belanja daerah untuk dialokasikan lebih produktif dan tidak hanya berfokus dalam Belanja operasi yakni Barang dan Jasa, melainkan Belanja Modal perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur.
Keenam, Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD masih terlihat bahwa banyaknya pembelian seperti belanja barang alat pakai habis (Alat Tulis Kantor) yang cukup tinggi sehingga perlu adanya efisiensi dan terobosan penggunaan teknologi dan digitalisasi, bahkan Jatim mempunyai super aps, sehingga di tengah porsi penerimaan APBD yang turun agar dapat dialihkan dalam urusan pemerintahan lain seperti sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan dan Energi.
Ketujuh, Dengan Pendapatan Daerah yang menurun, sehingga pagu anggaran Belanja masing-masing SKPD mengalami penurunan. Namun yang menjadi sorotan dan perhatian adalah salah satu SKPD yakni Sekretariat Daerah yang mengalami peningkatan dari tahun APBD 2025 yang sebesar Rp 1.43 Triliun menjadi Rp 1.68 triliun di APBD 2026 artinya terdapat peningkatan sekitar Rp 254 miliar.
Kedelapan, Apresiasi kami sampaikan atas kebijakan penghapusan anggaran kunjungan kerja luar negeri, namun pada beberapa SKPD tampak masih tidak mencerminkan efisiensi anggaran, terdapat SKPD – SKPD yang melaksanakan program bersifat seremonial yang tidak efektif dan tidak berdampak langsung terhadap Masyarakat.
Kesembilan, selanjutnya di tengah kondisi pendapatan di proyeksi menurun, Pemerintah harus memiliki strategi tahapan capaian yang jelas dalam Penggunaan APBD 2026 agar penyerapan anggaran dapat optimal, sehingga SiLPA pada tahun 2026 tidak meningkat yang menunjukkan penyerapan anggaran lebih optimal.
Terakhir mengenai angka kemiskinan, meskipun ada upaya dan hasil penurunan, masih terdapat 17 Kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan tinggi dan memerlukan perhatian lebih. Fraksi PAN berharap respon dan penjelasan Gubernur dapat diberikan secara komprehensif dan detail, sehingga hal ini menjadi bahan bagi penajaman pembahasan pada forum dan tingkat selanjutnya. (adv/*)
