TARAKAN, SMN– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Zainal menegaskan, penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
“Penyerahan ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tapi wujud komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Zainal.
Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan interim pada 10 Februari hingga 10 Maret 2026. Menurutnya, laporan yang diserahkan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
Sepanjang 2025, Pemprov Kaltara menghadapi berbagai tantangan, termasuk efisiensi anggaran dan dinamika regulasi pusat. Meski demikian, kualitas belanja daerah tetap dijaga, memastikan program prioritas tetap berjalan serta mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas
Zainal memastikan, pihaknya siap menjalani seluruh tahapan audit dengan sikap terbuka dan kooperatif.
“Kami menyatakan kesiapan untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif dalam seluruh tahapan proses audit yang akan dilaksanakan oleh BPK RI,” ujarnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. (*)
Reporter: Syahraini
Editor: Agus Imam S.
