Blitar, SMN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar pada Kamis (03/06/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih dari empat kecamatan, yakni Srengat, Sanankulon, Ponggok, dan Nglegok.
Reses yang berlangsung di Kantor Desa Kendalrejo itu dihadiri langsung oleh kepala desa dari masing-masing kecamatan, pengurus BUMDes, serta pengelola Koperasi Merah Putih. Forum ini dirancang sebagai ruang konsolidasi untuk menyamakan visi dalam pengelolaan potensi desa menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Guntur Wahono menekankan pentingnya membangun keselarasan pemahaman antar unsur pelaku pembangunan desa. Menurutnya, kepala desa, BUMDes, dan koperasi harus bersinergi sebagai tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan desa yang kuat secara ekonomi.
“Kami sengaja mempertemukan semua unsur dalam forum ini agar tercipta komunikasi yang jernih, sehingga potensi desa dapat dikembangkan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih peran,” ujar Guntur, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Ia menambahkan bahwa, kolaborasi erat antara ketiga unsur tersebut akan memperkuat roda ekonomi desa. Kepala desa sebagai pemegang kebijakan, BUMDes sebagai lembaga pengelola usaha desa, dan koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat harus saling melengkapi dalam perannya.
“Koperasi Merah Putih ini adalah instrumen penting dari program Nasional. Ia harus dikelola dengan baik agar benar-benar memberi manfaat riil bagi masyarakat desa. Jangan sampai hanya formalitas tanpa dampak,” tegasnya.
Menurut Guntur, koperasi harus hadir sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang inklusif, memperkuat kesadaran warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini penting agar koperasi menjadi kekuatan kolektif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ekonomi desa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Peran daerah, desa, dan wakil rakyat juga sangat penting dalam mengawal implementasi program agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap program pro-rakyat betul-betul diterapkan di daerah pemilihan kami, termasuk Blitar dan Tulungagung,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini menjadi momentum strategis dalam mempererat sinergi antar elemen desa. Dengan semangat gotong royong dan konsolidasi yang kuat, diharapkan upaya pemberdayaan ekonomi desa dapat lebih optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.(*)
Reporter: Imam.
Editor: Agus Imam S.
