Tanjung Redeb, SMN – Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengikuti Retret Sekretaris Daerah se-Indonesia atau Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang dilaksanakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Dalam kegiatan tersebut, Said didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau, Renny Triariani. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 26-29 Oktober 2025.
Acara diikuti 1.104 peserta yang terdiri dari seluruh Sekretaris Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, peserta diwajibkan bermalam di Kampus IPDN dan mengikuti seluruh rangkaian agenda yang telah dijadwalkan.
Dalam kesempatan itu, Said mewakili Pemkab Berau menyampaikan usulan-usulan Program/ Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaram 2026 kepada 16 Kemeterian/LPNK yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komdigi, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, Kementrian Kebudayaan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementrian Koperasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementrian PPA-RI.
Selain itu, kegiatan ini juga membahas Kebutuhan Minimum Anggaran Belanja Tahun 2026 pasca kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD), yang akan menjadi bahan masukan bagi Kementerian Keuangan dalam penyusunan RAPBD 2026.
Menurut Said, kegiatan retret dikemas dalam bentuk rapat koordinasi yang bersifat dialogis, guna menghadapi tantangan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat di daerah.
“Retret Sekda ini dibuat dalam format rapat koordinasi yang lebih dialogis karena tantangan ke depan semakin berat. Ada sejumlah program pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah, seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Selain itu, kebijakan efisiensi dan pemangkasan TKD juga menuntut penyesuaian anggaran di daerah,” ujarnya. (adv)
