Lumajang, SMN – Kecamatan dipandang sebagai simpul strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus memastikan program prioritas nasional maupun daerah dapat sampai ke masyarakat. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan dalam Talkshow Jelita di Radio Suara Lumajang, Jumat (12/9/2025) kemarin.
Menurut Reza, peran Camat sangat krusial karena menjadi penghubung antara kebijakan kabupaten dengan pelaksanaan di desa. Camat tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi penerapan peraturan daerah, tetapi juga memastikan perangkat desa mampu merencanakan pembangunan dan mengawal program kabupaten hingga tingkat akar rumput.
“Kecamatan adalah simpul koordinasi. Kalau koordinasi di tingkat ini kuat, maka pembangunan desa akan berjalan searah dengan visi daerah,” ujar Reza.
Ia menekankan, salah satu program yang perlu benar-benar dijaga melalui peran kecamatan adalah ketahanan pangan. Desa, menurutnya harus didorong untuk mengelola potensi lokal secara bijak agar kebutuhan pangan warga terpenuhi sekaligus mampu menopang daya tahan ekonomi keluarga.
“Ketahanan pangan harus dijalankan dengan kehati-hatian, agar selaras dengan fokus pembangunan daerah dan pusat serta memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, kecamatan juga menjadi jalur penting akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Melalui mekanisme koordinasi, aspirasi dan kebutuhan desa bisa diteruskan dengan cepat ke dinas terkait sehingga pelayanan pemerintah lebih dekat, efektif, dan responsif.
“Dengan pendampingan yang berlapis, dinamika di desa bisa terselesaikan dengan baik, dan gerakan desa akan semakin solid mendukung pembangunan daerah,” tambah Reza.
Sementara itu, Camat Sukodono Dian Nurwisudah Kurniawan, menegaskan bahwa keberadaan kecamatan merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Beberapa desa memang masih dominan pada pembangunan fisik, namun kami selalu mengingatkan bahwa pembangunan SDM juga tidak kalah penting. Keduanya harus berjalan beriringan agar hasilnya berkelanjutan,” jelas Dian.
Dian mencontohkan, di Sukodono pemerintah kecamatan mendorong masyarakat mengembangkan potensi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi desa. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing lokal, sekaligus menumbuhkan kemandirian ekonomi.
“UMKM harus jadi motor penggerak ekonomi. Kalau warga punya usaha produktif, maka kesejahteraan bisa tumbuh dari desa,” imbuhnya.
Melalui optimalisasi fungsi kecamatan, desa-desa di Lumajang diharapkan mampu merespons kebutuhan warganya secara cepat sekaligus berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan daerah dan nasional. Sinergi antara kecamatan, desa, dan masyarakat diyakini dapat menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat. (*)
Reporter: Atiek.
Editor: Agus Imam S.
