Lumajang, SMN — Dua jembatan di Dusun Kandangan dan Dusun Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, amblas diterjang banjir dan memutus akses vital masyarakat. Tak ingin hanya menerima laporan di atas meja, Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi nyata kerusakan yang terjadi.
Rombongan Komisi B datang bersama Kepala Desa dan tim teknis dari Dinas PUPR, meninjau reruntuhan jembatan yang kini hanya menyisakan material berserakan di bibir sungai. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus mengidentifikasi risiko lanjutan.
“Kami harus memastikan masyarakat tidak dibiarkan terlalu lama dalam kondisi terisolasi seperti ini. Penanganan cepat itu wajib,” tegas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Deddy Firmansyah, saat berada di lokasi, Selasa (18/11/2025).
Kerusakan dua jembatan ini berdampak langsung pada aktivitas harian warga. Banyak masyarakat yang kini terpaksa memutar jauh untuk sekolah, bekerja, atau mengirim hasil pertanian. Bahkan akses kedaruratan ikut tersendat.
“Setiap hari warga mengeluh. Jalur alternatif terlalu jauh dan memakan biaya tambahan. Dampaknya benar-benar kami rasakan,” ungkap Kepala Desa Kandangan.
Komisi B juga menggelar dialog dengan warga, mendengar langsung keluhan soal melonjaknya ongkos transportasi, lambatnya distribusi barang, hingga ketakutan mereka jika terjadi banjir susulan.
“Kalau tidak segera ada jembatan sementara, aktivitas ekonomi kami bisa lumpuh. Kami minta pemerintah bergerak cepat,” ujar salah satu warga yang ikut berdialog.
Di lokasi, Dinas PUPR memaparkan alternatif penanganan, mulai pembangunan jembatan darurat hingga penyusunan konstruksi permanen yang lebih kuat.
“Kami sudah memetakan kebutuhan teknis. Penanganan darurat harus segera dilakukan agar akses warga pulih,” jelas perwakilan Dinas PUPR.
Komisi B DPRD Lumajang menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan penanganan infrastruktur ini.
“Ini bukan sekadar soal bangunan yang runtuh, tetapi soal keselamatan dan masa depan warga Senduro. Kami akan mendorong koordinasi cepat antara pemkab, provinsi, hingga pemangku kepentingan lainnya,” tegas wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini, sebelum menutup agenda monitoring.
Dengan peninjauan lapangan ini, DPRD memastikan penanganan jembatan amblas di Senduro menjadi prioritas nyata agar mobilitas dan aktivitas masyarakat segera kembali normal. (*)
Reporter: Atiek
Editor: Agus Imam S.
