Probolinggo, SMN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin (13/7/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB), RSUD dr. Moh. Saleh, RSUD Ar-Rozy, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), serta perangkat daerah lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi III.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menjelaskan bahwa rapat merupakan lanjutan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama OPD mitra untuk memastikan seluruh program dan penganggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa OPD yang menjadi fokus, di antaranya Dinas Kesehatan beserta dua rumah sakit daerah, yakni RSUD dr. Moh. Saleh dan RSUD Ar-Rozy, serta perangkat daerah mitra lainnya.
“Pada prinsipnya, kami memadukan usulan program dari teman-teman eksekutif dengan pagu anggaran yang telah direncanakan. Seluruh program kami telaah apakah benar-benar riil dan dibutuhkan masyarakat atau masih ada kebutuhan lain yang perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran,” ujar Muchlas.
Muchlas juga menegaskan, pembahasan KUA-PPAS bukan hanya sekadar mencocokkan angka anggaran, tetapi juga memastikan setiap program yang dirancang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Lebih lanjut dijelaskan Komisi III juga memberikan sejumlah masukan dan usulan tambahan program sebagai bentuk fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif agar pelaksanaan pembangunan di sektor kesehatan, sosial, hingga perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau memang program tersebut benar-benar dibutuhkan, tentu akan kami setujui. Namun apabila masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi, kami juga memberikan tambahan program maupun masukan dari teman-teman legislatif, khususnya Komisi III sebagai mitra OPD,” katanya.
Muchlas berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik sehingga penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menghasilkan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya, seluruh perpaduan antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan program benar-benar berjalan sinergis. Tujuannya agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan bersama demi kepentingan masyarakat Kota Probolinggo,” harapnya.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III juga menyoroti salah satu usulan anggaran di sektor kesehatan yang dinilai masih perlu diperkuat. Muchlas menyebut terdapat kebutuhan anggaran yang idealnya mencapai sekitar Rp400 juta, namun dalam rancangan saat ini masih berada di kisaran Rp300 juta.
“Ini menjadi salah satu yang kami perjuangkan. Nanti pada saat proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), kami akan mengupayakan agar alokasi anggaran tersebut bisa ditingkatkan sehingga program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara maksimal,” tegas Muchlas Kurniawan.
Melalui pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 ini, Komisi III DPRD Kota Probolinggo berharap seluruh program prioritas, khususnya di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan rumah sakit, dapat memperoleh dukungan anggaran yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. (*)
Reporter: Edi S.
Editor: Agus Imam S.
