
Blitar, SMN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan perumahan. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Blitar, Kamis (2/7/2026).
Maruarar mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini dapat mengakses KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
Ia juga meminta Bank Rakyat Indonesia meningkatkan penyaluran KUR mulai Oktober mendatang agar semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh manfaat. Dengan bunga efektif sekitar 6 persen per tahun atau setara 0,5 persen per bulan, program ini dinilai menjadi solusi pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Menurut Maruarar, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara perbankan, pemerintah daerah, kementerian, serta unsur TNI dan Polri dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain memperkuat sektor UMKM, Maruarar juga menyoroti capaian program renovasi rumah di Blitar yang terus menunjukkan perkembangan positif. Ia optimistis pada 2026, khususnya di Kota Blitar, persoalan rumah tidak layak huni dapat dituntaskan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Direktur Konsumer Bank Rakyat Indonesia, Aris Hartanto, menjelaskan pihaknya turut mendukung program pemerintah melalui KUR Perumahan. Skema pembiayaan tersebut menyasar sisi penyediaan (supply) bagi pengembang dan toko bangunan, sekaligus sisi permintaan (demand) bagi masyarakat yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumah.
Menurutnya, plafon KUR Perumahan dapat mencapai hampir Rp500 juta. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.
Melalui berbagai skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap akses permodalan dan kepemilikan rumah semakin mudah dijangkau masyarakat sehingga mampu memperkuat UMKM, menggerakkan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. (*)
Reporter: Imam.
Editor: Kundari PS.
