HomeBERITAMenteri PKP: KUR Tanpa Agunan dan Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Kesejahteraan...

Menteri PKP: KUR Tanpa Agunan dan Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait saat kunjungan di Blitar. (Foto: Imam/suaramedianasional.com)

Blitar, SMN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan perumahan. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Blitar, Kamis (2/7/2026).

Maruarar mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini dapat mengakses KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Ia juga meminta Bank Rakyat Indonesia meningkatkan penyaluran KUR mulai Oktober mendatang agar semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh manfaat. Dengan bunga efektif sekitar 6 persen per tahun atau setara 0,5 persen per bulan, program ini dinilai menjadi solusi pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Menurut Maruarar, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara perbankan, pemerintah daerah, kementerian, serta unsur TNI dan Polri dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memperkuat sektor UMKM, Maruarar juga menyoroti capaian program renovasi rumah di Blitar yang terus menunjukkan perkembangan positif. Ia optimistis pada 2026, khususnya di Kota Blitar, persoalan rumah tidak layak huni dapat dituntaskan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank Rakyat Indonesia, Aris Hartanto, menjelaskan pihaknya turut mendukung program pemerintah melalui KUR Perumahan. Skema pembiayaan tersebut menyasar sisi penyediaan (supply) bagi pengembang dan toko bangunan, sekaligus sisi permintaan (demand) bagi masyarakat yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumah.

Menurutnya, plafon KUR Perumahan dapat mencapai hampir Rp500 juta. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.

Melalui berbagai skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap akses permodalan dan kepemilikan rumah semakin mudah dijangkau masyarakat sehingga mampu memperkuat UMKM, menggerakkan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. (*)

Reporter: Imam.

Editor: Kundari PS.

ARTIKEL TERBARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA

Dengan FKP 2026, Pemprov Kaltara Dorong Peningkatan Mutu Layanan RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan

Tarakan, SMN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK Tarakan agar...

Kaltara Terima Rp41,5 Miliar, Gubernur Fokuskan untuk Rehabilitasi Hutan

Jakarta, SMN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan memanfaatkan pendanaan sebesar Rp41,5 miliar dari proyek Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest...

Berebu Pagun Safar Diusulkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

Malinau, SMN – Tradisi Berebu Pagun Safar yang rutin dilaksanakan masyarakat Kecamatan Malinau Kota mendapat perhatian untuk terus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas...

Plt Wali Kota Madiun bersama Ketua DPRD Menandatangani Nota Kesepakatan Atas Perubahan KUA PPAS TA 2026, Tekankan Penguatan Fondasi Pembangunan

Madiun, SMN - Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menekankan pentingnya penguatan fondasi pembangunan Kota Madiun dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan...

Plt Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Guna Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrim

Madiun, SMN - Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan Pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi...