Surabaya, SMN – DPRD Provinsi Jawa Timur, menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, bersama seluruh wakil ketua DPRD dan dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta 96 anggota dewan.
Dalam sidang ini, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui Raperda P-APBD 2025 menjadi Perda, namun dengan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis. Secara umum, fraksi-fraksi menekankan agar APBD lebih berpihak pada rakyat kecil, responsif terhadap kondisi sosial, serta diarahkan pada belanja publik yang efektif dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Agus Black Hoe Budianto, menegaskan pentingnya reformasi fiskal. “P-APBD harus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan menekan dominasi belanja rutin. Setiap rupiah harus benar-benar berpihak pada wong cilik,” katanya.
Sementara Fraksi Gerindra melalui jubirnya Eko Wahyudi, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran dan rendahnya serapan OPD. Ia mengingatkan bahwa sektor ekonomi yang menyumbang 67% PDRB hanya mendapat 5,1% alokasi. “Gerindra mendorong peningkatan anggaran pendidikan dan penguatan sektor strategis seperti pertanian dan UMKM,” katanya.
M. Hasan Irsyad selaku jubir Fraksi Golkar, menyampaikan catatan atas rendahnya realisasi anggaran dan penurunan pajak triwulan II. “Kami mendorong optimalisasi efisiensi sebesar Rp1,173 triliun untuk memperkuat pelayanan publik dan pemulihan pascakerusuhan,” katanya.
Miseri Efendy yang juga mewakili Fraksi Demokrat, menyoroti pentingnya percepatan infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat. “Demokrat juga mendorong peningkatan beasiswa hingga Rp1 juta bagi 50 ribu penerima serta pengalihan kegiatan legislatif ke program sosial yang lebih berdampak,” ujarnya.
H. Agus Wahyudi, dari Fraksi NasDem, juga menekankan pentingnya digitalisasi perpajakan dan optimalisasi aset daerah. Fraksi mendorong belanja publik diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM serta memperkuat mitigasi risiko fiskal agar APBD lebih berdaya guna bagi masyarakat.
Fraksi PKS yang diwakili M. Khusnul Khuluk, menyetujui dengan penekanan pada pro poor budgeting dan peningkatan daya beli masyarakat. Fraksi juga menyoroti pentingnya pengendalian stunting, PHK, serta efisiensi belanja legislatif dan eksekutif.
Dari Fraksi PKB, Multazamudz Dzikri, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif. “Perlu realokasi belanja untuk menghadirkan sense of crisis yang berorientasi pada rakyat, serta efisiensi kegiatan seremonial,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menggarisbawahi komitmen DPRD Jawa Timur untuk menjadikan P-APBD 2025 sebagai instrumen pembangunan yang produktif, pro-rakyat, dan adaptif terhadap tantangan sosial-ekonomi saat ini, dengan tetap menjaga stabilitas politik dan efisiensi anggaran. (adv/*)
