Malinau, SMN – Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya membantu masyarakat melalui berbagai program subsidi, termasuk subsidi transportasi dan distribusi energi. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Ekonomi Setda Malinau, Erly Sumiati, saat ditemui di kegiatan pasar murah Ramadhan mendampingi Bupati Malinau pada, Jumat (6/3/2026).
Erly menjelaskan, program subsidi transportasi untuk rute Malinau–Tarakan telah mulai dilaksanakan sejak Februari. Rute ini memang menjadi program rutin pemerintah daerah setiap tahun guna membantu mobilitas masyarakat.
“Untuk rute yang biasa, Malinau ke Tarakan itu berjalan dari awal tahun sampai Desember. Namun menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru, pemerintah daerah menambah rute dari Tarakan ke Malinau sehingga masyarakat bisa menikmati subsidi untuk perjalanan pulang pergi,” jelasnya.
Menurutnya, subsidi transportasi pulang-pergi tersebut hanya berlaku selama periode hari raya. Untuk Idul Fitri tahun ini, rencananya program subsidi rute Tarakan–Malinau akan mulai berlaku pada 16 Maret hingga 29 Maret 2026.
Ia menambahkan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi tersebut wajib menunjukkan identitas sebagai warga Kabupaten Malinau. Bagi penumpang dewasa harus melampirkan KTP, sementara anak-anak dapat menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Keluarga (KK).
“Semua subsidi transportasi ini memang dikhususkan untuk warga Kabupaten Malinau, sehingga penumpang harus melampirkan identitas seperti KTP, KIA, atau Kartu Keluarga,” katanya.
Lebih lanjut, Erly juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran subsidi transportasi pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, subsidi transportasi udara dianggarkan sekitar Rp48 miliar, sedangkan pada 2026 turun menjadi sekitar Rp40 miliar.
Sementara itu, untuk subsidi transportasi sungai dan darat juga mengalami penurunan dari sekitar Rp20 miliar lebih pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp10 miliar lebih pada tahun ini.
Meski demikian, secara umum anggaran subsidi tersebut dapat terserap dengan baik, bahkan pada APBD Perubahan biasanya masih terdapat tambahan anggaran untuk mendukung kebutuhan masyarakat. (*)
Reporter: Syahraini
Editor: Agus Imam S.
