Jombang,SMN – Upaya pencegahan korupsi terus diperkuat di lingkungan Pemkab Jombang.Inspektorat bersama KPK menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada ratusan pejabat daerah, mulai dari OPD sampai pejabat eksekutif dan legislatif.Kegiatan yang berlangsung tertutup bertempat di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang, pada Kamis pagi (16/4/26).
Hadir dalam sosialisasi tersebut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural, hingga pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Jombang.
Dalam pemaparannya, dua narasumber dari KPK, Anna Devi Azhar Tamala dan Nensi Natalia, menjelaskan berbagai aspek gratifikasi. Mulai dari definisi, bentuk yang kerap terjadi, hingga langkah pengendalian yang wajib dipahami aparatur negara.
Bupati Warsubi menegaskan kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjauhi praktik gratifikasi. Ia menekankan, baik pejabat eksekutif maupun legislatif tidak diperkenankan menerima pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk menekan praktik gratifikasi. Seluruh aparatur pemerintah harus menjaga integritas,” jelas Warsubi.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.
Selain itu, Warsubi memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah dipenuhi oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Jombang.
“Pelaporan telah dilakukan sebelum batas akhir yang ditetapkan pada 31 Maret lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Jombang Abdul Madjid Nindiyagung menyoroti pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, materi sosialisasi lebih banyak menekankan pada potensi gratifikasi yang harus diantisipasi sejak dini.
Dari sisi capaian, ia mengungkapkan indikator integritas Pemkab Jombang menunjukkan hasil positif. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 89, indeks integritas berada di angka 79, dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) mencatat skor 92.
“Capaian pencegahan sudah cukup baik. Harapannya, kondisi ini bisa terus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran yang mencoreng pemerintahan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Arif W.
Editor: Agus Imam S.
