HomeBERITAPemkab Madiun Matangkan Perampingan OPD, Sejumlah Penataan Skema Dipersiapkan

Pemkab Madiun Matangkan Perampingan OPD, Sejumlah Penataan Skema Dipersiapkan

ASN Pemkab Madiun saat upacara apel rutin senin pagi di halaman Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban. (Foto: suyanto/suaramedianasional.com)

Madiun, SMN – Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madiun belum sepenuhnya terealisasi. Dari sejumlah skema penataan yang disiapkan Pemkab Madiun, baru dua perubahan yang dipastikan berjalan, sementara rencana penggabungan sejumlah dinas lainnya masih tertunda.

Dua penataan yang telah dilakukan yakni penggabungan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menaikkan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi perangkat daerah yang setara eselon II. Namun, perubahan status tersebut baru ditargetkan efektif mulai awal 2027.

Bupati Madiun Hari Wuryanto membenarkan bahwa sejumlah rencana merger OPD lainnya belum terealisasi. Di antaranya penggabungan BPKAD dengan Bapenda serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan DPUPR.

“Belum, masih belum sampai situ. Kita cuma menggabungkan untuk Dinas Pertanian sama Dinas Ketahanan Pangan,” kata Hari Wuryanto, Senin (5/10/2026).

Menurut Hari Wuryanto peningkatan status BPBD akan diikuti penambahan bidang yang ditangani. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi dan penanganan bencana.

“Bidangnya akan bertambah. Karena sekali lagi, kita tidak ingin masyarakat kita itu tidak diantisipasi bencananya,” ujarnya.

Hari Wuryanto menyebut penguatan kelembagaan BPBD juga tidak lepas dari meningkatnya kejadian kebakaran di Kabupaten Madiun. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, sepanjang 2025 terdapat 72 kejadian kebakaran. Sementara hingga September 2026, jumlahnya telah mencapai 147 kejadian.

“Hah ini kita betul-betul butuh antisipasi sebelumnya atau deteksi dini,” katanya.

Pemkab Madiun menargetkan seluruh tahapan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rampung pada Januari 2027. Dengan demikian, perubahan kelembagaan tersebut diharapkan tidak kembali memicu perubahan struktur penganggaran dalam APBD 2027.

Hari Wuryanto mengatakan nomenklatur OPD yang disiapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan. Pemkab Madiun kini masih menunggu proses persetujuan agar penataan tersebut dapat segera diberlakukan.

“Nomenklaturnya sudah sesuai, jadi tidak akan ada perubahan anggaran di tahun 2027. Harapan kami ini segera mendapatkan persetujuan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Suyanto

Editor: Agus Imam S.

ARTIKEL TERBARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA

Gelar Bahana Bersahaja di Desa Tambakmas, Pemkab Madiun Buka 38 Layanan Publik dan UMKM

Madiun, SMN - Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, melaksanakan serangkaian kegiatan dalam program...

Gubernur Bahas Penguatan Program INOVASI untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kaltara

Tanjung Selor, SMN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi perwakilan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia...

Peringati HUT ke-55 KORPRI, Pemkab Badung Salurkan Santunan bagi 57 Purna Tugas dan 10 Ahli Waris

Badung, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bersama Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Badung menggelar penyerahan santunan dana pensiun dan sumbangan kematian bagi anggota KORPRI...

Gathering Forum TJSP, Bupati Badung Ajak Dunia Usaha Kolaborasi Tata Kawasan Publik

Badung, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility...

Mengenal Dunia Kerja Sejak Dini, Anak-Anak Asuh Baznas Kunjungi Kantor Dinas PUPR Jombang

Jombang, SMN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang yang dipimpin langsung kepala dinas imam bustomi menerima kunjungan anak-anak asuh Badan...