Madiun, SMN – Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi oleh Pj Sekda Sigit Budiarto, Inspektur Joko Lelono, dan Kepala BPKAD Mohamad Hadi Sutikno, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
Penyerahan LKPD Unaudited tersebut diawali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan oleh 37 pemerintah daerah se-Jawa Timur secara bergantian di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur disaksikan para Sekda, para inspektur serta para kepala perangkat daerah terkait yang berperan dalam penyusunan laporan sesuai Standar Akuntansi. Pemerintahan (SAP) pada, Senin (30/3/2026) siang.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh kabupaten kota di Jawa Timur mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena LKPD yang disampaikan sudah melalui tahapan review baik oleh inspektorat maupun pemeriksaan oleh BPK dalam upaya penyempurnaan operasional keuangan daerah dan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta kinerja yang makin hari terus semakin membaik.
Khofifah pun juga memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim auditor atas sinergi, arahan, pendampingan dalam mendorong dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengapresiasi seluruh kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya, sehingga dapat menyerahkan LKPD Unaudited secara tepat waktu sesuai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir yakni paling lambat 31 Maret.
Tujuan pemeriksaan untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan atau informasi telah disajikan secara wajar sesuai prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, bukan untuk menyatakan benar atau salah secara absolut tetapi menggunakan metode uji petik audit berbasis risiko agar hasilnya lebih presisi dan professional terdiri dari 4 hal yang dijadikan standar dalam menentukan opini yaitu keseuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap perturan Perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern..
Dengan diserahkannya LKPD Tahun Anggaran 2025 Bupati Madiun berharap hasil audit yang dilakukan dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. (*)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
