HomeBERITAPemkab Malinau Dukung Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini dan Inflasi Malinau Masuk...

Pemkab Malinau Dukung Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini dan Inflasi Malinau Masuk Zona Aman

Wakil Bupati Malinau Jakaria mengikuti Rakor Inflasi dan Launching Buku Pendidikan Antikorupsi Nasional di Ruang Intilun, Kantor Bupati Malinau, Senin (11/5/2026). (Foto: Dok. Kominfo Malinau)

Malinau, SMN – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan antikorupsi sejak dini di lingkungan sekolah.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti zoom meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi di Ruang Intulun, Senin (11/5/2026).

Jakaria menjelaskan, kegiatan pertama membahas pendidikan antikorupsi sejak dini yang mendapat dukungan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK turut memberikan sambutan dan arahan terkait pentingnya penanaman nilai antikorupsi bagi generasi muda di Indonesia.

“Pemerintah berharap launching buku ini bukan hanya kegiatan seremonial saja, tetapi segera ditindaklanjuti. Nantinya buku panduan ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Malinau supaya kita tidak terlambat dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada anak-anak,” ujar Jakaria.

Selain itu, rakor juga membahas perkembangan pengendalian inflasi daerah. Jakaria menyebutkan, saat ini Kabupaten Malinau berada pada posisi aman atau zona kuning dalam penanganan inflasi di Kalimantan Utara dengan nilai indeks di atas 71.

“Alhamdulillah Malinau sekarang sudah di posisi kuning. Artinya penanganan inflasi kita sudah termasuk aman. Rakor inflasi ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin oleh Kementerian Dalam Negeri dan Malinau selalu hadir lengkap bersama OPD terkait,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkab Malinau terus menekankan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk aktif memantau perkembangan inflasi serta memastikan seluruh OPD terkait berkontribusi nyata dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok.

Menurutnya, dinas-dinas seperti Dinas Pertanian, hingga instansi terkait lainnya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengembangkan potensi pertanian daerah sebagai salah satu langkah menekan inflasi.

“Selain kegiatan pasar murah menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri maupun Natal, pengembangan sektor pertanian juga menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Malinau,” tutupnya. (*)

Reporter: Syahraini

Editor: Agus Imam S.

ARTIKEL TERBARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA

Diduga Tipu Gelap Mobil hingga Ratusan Juta, LPK-RI Blitar Laporkan Terduga Pelaku ke Polisi

Blitar, SMN – Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan beberapa unit kendaraan roda empat kembali mencuat di Kabupaten Blitar. Lembaga Perlindungan Konsumen...

Di Blitar, Megawati Tegaskan Pentingnya Sejarah, Keadilan Hukum, dan Kebebasan Berpendapat

Blitar, SMN – Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, menegakkan keadilan hukum, serta merawat kehidupan demokrasi saat...

Wabup Labusel Syahdian Purba Sambut Kepulangan Jamaah Haji Labusel 

Labusel, SMN - Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai penyambutan kepulangan Jamaah Haji asal Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK)...

Jaga Kekompakan dan Kinerja, Pesan Sekprov Denny untuk ASN Kaltara 

Tanjung Selor, SMN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, menegaskan pentingnya disiplin, etika dan efisiensi kerja bagi seluruh Aparatur Sipil...

Upacara Apel Gabungan, OPD Diminta Lakukan Pemetaan Terhadap Potensi Pendapatan 

Labuhanbatu, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melalui staff Ahli Bupati Turing Ritonga menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif dalam...