Probolinggo, SMN – Pemkab Probolinggo melakukan akselerasi besar-besaran dalam memenuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.
Langkah strategis ini difokuskan pada penguatan regulasi serta pemenuhan bukti dukung administrasi yang akuntabel, terutama pada sektor yang dinilai rawan seperti hibah, bantuan sosial (bansos), dan pengadaan barang dan jasa.
Upaya tersebut terungkap dalam rapat koordinasi melalui Zoom yang membahas tindak lanjut pemenuhan bukti dukung tata kelola sesuai standar KPK.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat di lingkungan Pemkab Probolinggo, Kamis (26/3/2026).
Ugas menegaskan bahwa langkah ini merupakan mandat undang-undang untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, bukan sekadar mengejar peningkatan angka indeks pencegahan korupsi.
“Atensi ini bukan sekadar mengejar angka indeks, melainkan mandat undang-undang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah poin instruksi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah. Salah satunya adalah transformasi dokumen.
Bagian Hukum bersama OPD terkait diminta segera mengubah status dokumen pendukung dari draf menjadi Peraturan Bupati yang definitif, khususnya terkait tata kelola hibah dan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya sinkronisasi data. Inspektorat diwajibkan melengkapi narasi persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan, sementara perangkat daerah pengampu diminta merinci nilai anggaran yang disertai bukti dukung administrasi secara lengkap.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, Pemkab Probolinggo juga mendorong percepatan digitalisasi melalui penuntasan database penyedia lokal agar dapat masuk dalam etalase E-Katalog.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Sementara itu, dari sisi transparansi akses data, para koordinator diminta memastikan seluruh dokumen dan bukti dukung dapat diakses melalui tautan penyimpanan digital yang terbuka bagi verifikator, sehingga proses penilaian tidak terhambat oleh kendala teknis.
Sekda Ugas menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas administrasi yang tercatat secara sistematis dalam sistem tata kelola pemerintahan.
“Perbaikan tata kelola ini bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban di hadapan KPK, tetapi untuk memastikan Kabupaten Probolinggo terhindar dari praktik korupsi di masa depan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Edi S.
Editor: Agus Imam S.
