Madiun, SMN – Pemkot Madiun memperketat pengawasan program makan bergizi gratis (MBG), tak hanya dari sisi kualitas makanan tetapi juga dampak lingkungannya. Hal ini ditegaskan Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah SPPG di Gedung Krida Praja, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang diikuti kepala SPPG, mitra atau yayasan, hingga koordinator SPPG ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku program agar turut menjaga kualitas air permukaan, termasuk dalam pengelolaan limbah dari kegiatan MBG.
Dalam arahannya, Plt wali kota menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Program makan bergizi gratis ini program prioritas nasional. Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi. Saya mengajak semuanya bekerja sama, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau ada masalah, diskusikan,” tegasnya.
Plt wali kota juga mengingatkan bahwa aspek lingkungan, khususnya pengelolaan limbah, tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan akan turun langsung melakukan pengecekan, terutama terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang menjadi syarat penting operasional SPPG.
“Saya minta tolong kerja samanya. Yang IPAL nya belum standar, dilaporkan. Jangan ditutupi. Setelah ini pasti akan saya cek langsung. Ini bukan mempersulit, tapi untuk keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, kelalaian dalam pengelolaan limbah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh mitra dan yayasan tidak hanya berorientasi bisnis.
Tak hanya itu, Plt wali kota juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan, seluruh proses harus mengikuti aturan, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau belum memenuhi syarat, jangan jalan. Ini menyangkut nyawa orang. Pemerintah tidak mempersulit, tapi memastikan semua sesuai standar,” tegasnya.
Selain aspek kesehatan, ia juga menekankan agar program MBG mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, SPPG, mitra atau yayasan dalam mengawal implementasi program nasional tersebut.
“Kita kawal bersama. Ini bukan hanya soal program, tapi masa depan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
