Madiun, SMN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun tengah menyiapkan langkah penataan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Alun-alun Kota Madiun. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kota Madiun, Agus Purwo Widagdo, mengungkapkan bahwa kondisi saluran air di sekitar alun-alun menjadi salah satu alasan utama dilakukannya penataan. Ia menyebutkan bahwa selokan di kawasan tersebut sebelumnya sangat kotor hingga menyebabkan aliran air tersumbat.
“Saluran air di sekitar alun-alun itu kotor sekali, bahkan sampai tidak mengalir. Ini yang menjadi latar belakang penataan PKL,” ujarnya pada, Rabu (1/4/2026).
Menurut, Agus Purwo sebagai solusi, Pemkot Madiun merencanakan relokasi PKL ke area paving di sisi selatan alun-alun, tepatnya di depan Masjid Agung.
Lokasi ini dinilai lebih memungkinkan untuk pengelolaan sampah secara terpusat, dengan dukungan dari dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Lingkungan Hidup.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa relokasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah masih fokus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, termasuk pembangunan saluran limbah serta jaringan listrik di lokasi baru.
“Relokasi tidak serta-merta dilakukan sekarang. Kita menunggu kesiapan sarana prasarana terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa rencana ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemkot Madiun telah melakukan komunikasi dengan para pedagang melalui forum diskusi guna menampung aspirasi mereka. Selain itu, aspek ekonomi para PKL juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penataan.
“Kita ingin penataan ini adil. Nanti ukuran lapak akan diseragamkan agar tidak ada yang terlalu besar atau kecil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan bentuk peringatan bagi para pedagang agar lebih menjaga kebersihan lingkungan.
Ia juga menyebutkan bahwa jika para PKL mampu menjaga ketertiban dan tidak membuang sampah sembarangan, maka kemungkinan untuk tetap berjualan di lokasi saat ini masih terbuka.
“Kalau pedagang bisa komit menjaga kebersihan, tidak masalah tetap di lokasi sekarang. Tapi kalau tidak, ya akan kita pindahkan,” tegasnya.
Selain rencana relokasi, Pemkot juga akan memperketat aturan terkait aktivitas di kawasan alun-alun. Para pedagang diwajibkan untuk tidak meninggalkan rombong dagangan serta memastikan area berjualan sudah bersih setiap pagi.
Namun, rencana relokasi ini tidak lepas dari kritik para pedagang. Sejumlah PKL menilai lokasi baru di sisi selatan kurang strategis dan dikhawatirkan tidak mampu menampung seluruh pedagang.
Salah satu pedagang, Dawud, mengaku khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada penurunan omzet. Menurutnya, tingkat keramaian di lokasi baru tidak sebanding dengan kawasan alun-alun yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat.
“Seharusnya kami dilibatkan dan didengarkan. Kami ini mencari nafkah dari berjualan, kalau tempatnya tidak strategis tentu sangat berpengaruh pada pemasukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas area relokasi yang dinilai berpotensi tidak cukup luas jika seluruh PKL dipusatkan di satu lokasi. Kondisi ini, menurutnya, semakin diperparah oleh situasi ekonomi yang belum stabil.
Dawud menambahkan, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memengaruhi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan pedagang.
“Sekarang saja omzet sudah menurun, apalagi kalau dipindah ke tempat yang sepi,” keluhnya. (*)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
