Madiun, SMN – Pemerintah Kota Madiun tak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Begitu juga dengan tahun depan. Sudah begitu, Pemkot Madiun bakal menggratiskan PBB di bawah Rp 25 ribu untuk tahun penetapan 2026 nanti. Kebijakan itu diambil Wali Kota Madiun Maidi untuk meringankan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
‘’Kalau PBB-nya di bawah Rp 25 ribu, berartikan masyarakat yang kurang mampu, sudah digratiskan saja sekalian,’’ kata wali kota, Kamis (11/9/2025).
Tak hanya itu, wali kota juga memberikan potongan 50 persen untuk PBB Rp 25 ribu sampai Rp 50 ribu di 2026 mendatang. Artinya, wajib pajak yang memiliki PBB sebesar Rp 40 ribu cukup membayar sebesar Rp 20 ribu. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).
“Rumah sakit Hermina, RS Islam, RS Dharmayu, itu saja sudah cukup untuk menutup,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, Bapenda Kota Madiun Yayak Muflihana Hanik menyebut setidaknya ada enam ribu lebih wajib pajak untuk kedua golongan tersebut. Artinya, akan ada enam ribu lebih wajib pajak yang digratiskan dan mendapatkan keringanan pembayaran 50 persen. Hanik menambahkan PBB di bawah Rp 50 ribu itu seperti rumah dengan luasan 50 meter persegi ke bawah, rumah berlokasi di gang sempit, tanah sawah, tanah kosong, dan lain sebagainya.
‘’Target PAD dari pajak Insyaallah tetap akan tercapai,’’ ujarnya.
Hanik menyebut PAD dari pajak untuk 2024 tercapai 110 persen lebih. Sementara untuk tahun ini sampai awal September sudah tercapai 78,3 persen. Besaran nominalnya sekitar Rp 109 miliar lebih. Itu merupakan pendapatan dari sembilan objek pajak, termasuk PBB. Di antaranya seperti, pajak hotel, makanan-minuman, listrik, parkir, reklame, air tanah, dan lain sebagainya.
‘’Prinsipnya, sesuai dengan arahan pimpinan, kami tetap berupaya memaksimalkan potensi pajak, tetapi juga sekaligus meringankan bagi wajib pajak yang kurang mampu,’’ pungkasnya. (*)
Reporter: Suyanto
Editor: Agus Imam S.
