Jombang,SMN – Sinergi Inspektorat Kabupaten Jombang dan Kejaksaan Negeri menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang inspiratif dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) 2025, yang mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat,” bertempat di Ruang Bung Tomo, kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada Senin pagi (8/12/25).
Tema tersebut sejalan dengan tema Hakordia tahun 2025 “Satu Aksi Berantas Korupsi” yang memiliki filosofi bahwa peringatan hakordia sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dari seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi.
Kegiatan ini di buka Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, mewakili Bupati Jombang Warsubi dan dihadiri oleh seluruh elemen mulai Forkopimda Kabupaten Jombang, Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, Kepala Desa, hingga akademisi.
Wakil bupati salmanudin dalam sambutannya, menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang tidak boleh ditoleransi, dan upaya pemberantasannya harus didukung oleh aksi kolektif yang solid dan berkelanjutan.
“Kita sepenuhnya sadar bahwa korupsi adalah musuh yang tidak boleh ditoleransi. Komitmen untuk memberantas korupsi berarti komitmen untuk menjaga masa depan daerah dan kesejahteraan generasi yang akan datang,” ujarnya.
Wakil bupati menegaskan dalam kegiatan ini menjadi simbol gerakan baru yang mengajak, yang menginspirasi dan menyalakan api integritas dalam diri, rayakan kejujuran, dan membuktikan bahwa bangsa ini kuat karena rakyatnya berani membasmi korupsi, sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Diah Ambarwati, dalam sambutannya menegaskan peran Kejaksaan sebagai mitra strategis, bukan semata penindakan hukum.
“Kami berupaya memberikan ruang aman bagi aparatur Pemerintah untuk bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai aturan,” tutur Diah
Inisiatif Kejaksaan Negeri Jombang, terutama melalui program unggulan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dirancang untuk membantu desa dalam mengelola administrasi dan keuangan secara lebih rapi, transparan, dan akuntabel.dengan sistem digital ini, potensi penyalahgunaan dana desa dapat dicegah sejak dini, sekaligus mempercepat dan mempermudah proses pelaporan.
“Program ini telah mendapatkan apresiasi tinggi sebagai kinerja terbaik di Jawa Timur. Program ini membuktikan bahwa sinergi dan pendampingan hukum sejak dini adalah kunci untuk mencegah penyimpangan anggaran, terutama di tingkat desa,” pungkas Diah.
Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri memperkuat pertahanan dengan delapan kebijakan strategis dimulai dari reformasi birokrasi, penyampaian laporan Harta Kekayaan bagi ASN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, penguatan 8 area MCSP KPK dengan nilai capaian diatas 90%, Survey Penilaian Integritas, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti APH, TNI, BPK, dan BPKP serta penyebarluasan pesan antikorupsi melalui pendidikan dan juga melalui sosialisasi anti korupsi.
Momen kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan dan pencanangan generasi penerus anti-korupsi. Pengukuhan 10 Penyuluh Anti Korupsi oleh Wakil Bupati mengukuhkan secara resmi Eko Prasetyo dan sembilan anggota lainnya sebagai Forum Penyuluh Anti Korupsi Jombang (2024–2027). Mereka dibebani tugas mulia untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya anti-korupsi di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Jombang juga mencanangkan Patriot Integritas Muda. Sebanyak 12 pemuda-pemudi yang siap menjadi “Pahlawan Modern”. Mereka adalah Garda terdepan yang akan menyebarkan semangat kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui teladan dan kampanye kreatif.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Kabupaten Jombang menunjukkan optimisme bahwa perjuangan melawan korupsi adalah panggilan moral yang akan membawa daerah ini tumbuh menjadi lebih maju, bersih, aman, dan berdaya saing, demi kemakmuran rakyat. (*)
Reporter: Arif W.
Editor: Agus Imam S.
