Probolinggo, SMN – Konsolidasi demokrasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029 terus dilakukan KPU Kota Probolinggo dan Pemkot Probolinggo. Yakni, dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman antara kedua instansi tersebut, Senin (15/6/2026).
Hal itu menandakan bahwa kedua instansi sudah bersiap menyelenggarakan Pemilu yang tahapannya dimulai tahun depan.
Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di aula Bakesbangpol tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari. Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari KPU, hadir Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal dan anggota di antaranya Viki Hamzah, Ilmiyah, Mat Rosit, serta Zainal Abidin. Hadir pula Sekretaris KPU Kota Probolinggo Agus Setiyono dan sejumlah jajaran kesekretariatan.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengungkapkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut tidak hanya soal akuntabilitas kinerja. “Administratif hanya pintu masuknya. Sementara esensinya adalah kolaborasi berkelanjutan, kepastian langkah bagi tim teknis, dan komitmen untuk menghasilkan dampak nyata,” jelasnya.
Ketua KPU Radfan Faisal mengungkapkan, setidaknya ada 3 ruang lingkup dengan 12 program kegiatan yang akan diimplementasikan. Di antaranya dukungan perencananaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; sosialisasi kepemiluan, Pendidikan pemilih, dan penongkatan partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada; serta kegiatan lain di bidang kepemiluan.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengapresiasi pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
“Ini sebagai wujud komitmen kami dalam memberikan dukungan pada proses konsolidasi demokrasi di Kota Probolinggo. Karenanya penting sekali bagi kedua belah pihak untuk menindaklanjuti nota kesepahaman ini,” pesannya.
Walikota juga berpesan agar setiap OPD yang dilibatkan dalam rencana kerja pada nota kesepahaman tersebut untuk berperan optimal. Tidak kurang ada 14 OPD yang terlibat dalam rencana kerja tersebut. “Karenanya, kepala OPD dan juga camat dihadirkan dalam forum ini agar turut mengetahui dan bersama-sama melaksanakan komitmen tersebut,” tegasnya. (*)
Reporter: Edi S.
Editor: Agus Imam S.
