Sidoarjo, SMN – Sorotan tajam dari tiga fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum (PU) RPJMD 2025-2029, menaruh perhatian khusus terhadap program prioritas Bupati untuk memberikan BKK (Bantuan Khusus Keuangan) kepada setiap desa/kelurahan sebesar Rp 500 juta.
Pemikiran yang berasal dari tiga Fraksi yakni Fraksi Golkar, fraksi PDI-P dan Fraksi PKB itu diungkapkan dalam pandangan umum RPJMD, saat sidang paripurna.
Fraksi Golkar secara tegas mendesak untuk BKK diberikan utuh, Jubir Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, mengungkapkan dalam naskah RPJMD yang masih digodok, ternyata BKK yang jumlahnya sebesar Rp 500 juta itu juga digunakan untuk membiayai insentif RT/RW, LPMD/LPMK, Purna tugas, BPD
Menurutnya, Bila konsepnya seperti ini maka uang BKK bisa habis di desa yang besar minimal tinggal separuhnya saja yang diterima desa karena uang itu harus dikeluarkan untuk segala insentif ini itu. Terkecuali desa yang memiliki jumlah RT-RW kecil.
Dalam pandangan umumnya fraksi Golkar menilai kebutuhan insentif dalam dokumen APBD kedua entitas itu punya Nomenklatur tersendiri.
“Tidak boleh dipotong untuk insentif RT-RW, LPMK-LPMD, BPD maupun purna kades. Karena itu sama saja dengan tidak memberi bagi desa besar seperti Tropodo Waru, Pabean Sedati maupun Wage Gedangan yang memiliki jaringan RT-RW besar,” pungkasnya, Jumat (4/7/25).
Disisi lain, Fraksi PKB meminta penjelasan Bupati Subandi dalam perihal BKK desa Rp 500 juta ini apakah diberikan secara merata kepada setiap desa/kelurahan.
Anggota Fraksi PKB yang juga Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faidzin, mengambil sikap yang sangat jelas terhadap program prioritas ini, meskipun dalam PU nya tidak begitu gamblang mempertanyakan tentang pemerataan BKK di Kabupaten Sidoarjo.
Rizza juga meminta BKK desa harus diberikan utuh sebesar Rp 500 juta kepada setiap desa/kelurahan. Menurutnya, janji politik Bupati dan wakil bupati saat kampanyenya menyatakan bantuan itu akan diberikan Rp 500 juta tanpa ada potongan.
“Coba simak di dalam janji politiknya tidak ada janji BKK ini ada potongan. Lah kok sekarang mau dipotong,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi A secara tegas berjanji akan mengawal bantuan desa sesuai dengan janji yang dikeluarkan oleh Bupati.
Begitu pula dengan Fraksi PDIP yang memiliki pemikiran sikap yang sama. Dalam PU nya di rapat paripurna RPJMD, Ketua Fraksi PDI-P, Tar kita Erdianto mempertanyakan jumlah anggaran yang diberikan semua ke setiap desa/kelurahan.
Ia merasakan keganjilan dalam naskah RPJMD yang mencantumkan berbagai potongan yang sumber dananya diambil dari BKK desa.
“Janjinya dulu gimana toh, kok insentif RT-RW dan lain-lain diambilkan dari BKK desa,” Tanyanya. (*)
Reporter: Lalang S.
Editor: Agus Imam S.
