Surabaya, SMN – Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur bersama Pimpinan DPRD Jatim resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam PAPBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan naik dari Rp28,44 triliun menjadi Rp28,59 triliun yang berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Terjadi kenaikan signifikan jumlah belanja daerah dari Rp30,22 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp32,99 triliun. Terkait hal ini, Khofifah menjelaskan, meningkatnya anggaran belanja daerah ditujukan pada sejumlah peruntukan program prioritas pembangunan yang dipastikan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Termasuk upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur wilayah.
“Penambahn alokasi belanja ini kami arahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
Dalam PAPBD 2025 Pemprov Jatim meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 32,8 persen dan kesehatan 22,46 persen. Selain itu, Khofifah juga memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan bakal semakin tepat sasaran lewat PABD 2025 ini.
“Sasaran pengentasan kemiskinan hari ini kemungkinan salah sasarannya sudah sangat kecil karena semua sudah berangkat dari DTSEN, yang menyasar khususnya pada desil 1 dan 2,” tambahnya.
Gubernur Jatim itu menegaskan, prioritas pembangunan Jatim 2025 sangat holistik mencakup pengentasan kemiskinan menuju keadilan sosial, perluasan lapangan kerja. Peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur berkeadilan, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berbasis kerakyatan.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi prioritas. Khofifah menyebut bahwa luas tambah tanam (LTT) Jatim merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni 1,485 juta hektare.
“Ini pun sudah kami laporkan kepada Pak Presiden Prabowo. LTT kita 1,485 dan itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Maka produksi gabah kita juga tertinggi, yakni 11,316 juta ton, dan sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi di antara semua Provinsi,” jelasnya.
Dengan ditandatanganinya PAPBD 2025, Khofifah optimis akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jatim. “PAPBD 2025 ini bukan sekadar angka-angka, melainkan amanah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Kami berkomitmen agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Jatim” pungkasnya. (adv/*)
