Ngawi, SMN – Website Pemkab Ngawi diduga diretas pihak tidak bertanggung jawab. Kendati sudah mengetahui hal ini sejak November 2025, namun belum ada yang mampu mengatasinya.
Tak pelak, hal itu mengakibatkan banyaknya pertanyaan terhadap pengelolaan keamanan digital oleh Pemkab Ngawi.
Indikasi peretasan muncul karena adanya tampilan berbahasa Thailand dan dugaan mengarah ke judol. Dugaan peretasan itu bukan pertama terjadi. Dua tahun lalu, sekitar Oktober 2023 ada indikasi peretasan serupa, yakni menjurus ke judol dan muncul tulisan asing. Saat itu terjadi di website pemerintah untuk ekin.
Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Ngawi, Mahmud Rosyadi, mengakui dugaan peretasan yang terjasi saat ini. Dia juga tak membantah belum bisa mengatasinya walau sudah tahu indikasi peretasan sejak akhir 2025.
“Semula kita mencoba mengatasinya sendiri dan minta bantuan Diskoninfo Provinsi Jatim, ternyata di kabupaten lain ternyata juga terjadi dan belum bisa diperbaiki. Saat ini kami menunggu bantuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ujarnya, Kamis (8/1/3026).
Langkah Pemkab untuk menunggu bantuan BSSN itu diharapkan bisa mengatasi dugaan peretasan dalam beberpaa hari mendatang.
“Kami belum tahu sampai kapan, tapi berharap tidak sampai minggu depan sudah baik,” kelit Mahmud.
Adanya dugan peretasan itu juga memantik kecaman soal sistem keamanan digital pada website yang dikelola Pemkab. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, juga turut menyuarakan keprihatinannya.
“Ini memprihatinkan. Apalagi bukan pertama kali terjadi, menunjukkan sistem pengelolaan keamanan sistem digital kita masih lemah,” ujar Yuwono Kartiko.
Peretasan terungkap setelah berbagai situs dengan domain ngawikab.go.id menampilkan konten asing berbahasa Thailand serta indikasi muatan judi online.
Konten tersebut terdeteksi pada bagian metadata situs dan menimpa berbagai situs organisasi perangkat daerah (OPD) Ngawi.
Menurut King, sapaan akrab Yuwono Kartiko, pihaknya mendorong agar segera ada pembenahan menyeluruh dan diharapkan memakai sistem proteksi dan aplikasi keamanan siber yang benar-benar kuat.
Dia juga mengusulkan agar mengoordinasikan seluruh sistem website dalam satu server terpusat.
“Setiap OPD cukup berperan sebagai workstation, sedangkan data dan server seharusnya terpusat, misalnya di Dinas Kominfo,” tambahnya.
Keamanan di ruang-ruang digital, menurut King, tak boleh diabaikan. Ancamannya justru lebih berbahaya sebab bisa dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dari jarak jauh tanpa terliha kasat mata.
Reporter: Kundari PS.
Editor: Agus Imam S.
