Probolinggo, SMN – Pemerintah Kota Probolinggo resmi meluncurkan gerakan “Sahabat Anak Tidak Sekolah” (ATS) dengan tajuk Sinergi Aksi Holistik Berbasis Area Terpadu untuk Anak Tidak Sekolah. Program ambisius ini menargetkan angka Zero ATS pada akhir tahun 2026, sebagai langkah strategis meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus menekan angka pengangguran di masa depan.
Acara peluncuran dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, didampingi Bunda PAUD Kota Probolinggo, dr. Evariani, di Kantor Kelurahan Kedungasem, Senin (30/3/26) pagi.
Dalam arahannya, Dokter Amin menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan identifikasi mendalam untuk menemukan akar masalah mengapa seorang anak berhenti sekolah. Hal ini dilakukan agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Jika kendalanya adalah biaya, pemerintah sudah memberikan fasilitas sekolah gratis. Jika masalahnya ada pada aspek kesehatan atau sosial, maka tim dari Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial yang akan turun tangan secara langsung,” jelas Dokter Aminuddin.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan akan dilakukan secara personal. Bagi anak yang mengalami trauma akibat perundungan (bullying), pemerintah siap menerjunkan psikolog atau psikiater guna melakukan pendampingan hingga anak tersebut siap kembali mengenyam pendidikan.
Target jangka panjang dari gerakan ini adalah mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi beban sosial.
“Kita harus menyiapkan SDM berkualitas mulai sekarang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Waktunya tinggal 19 tahun lagi, maka penguatan kualitas manusia harus menjadi perhatian serius,” pesannya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menyatakan bahwa Sahabat ATS adalah upaya nyata untuk menjamin hak-hak dasar setiap anak di Kota Probolinggo terpenuhi dengan layak melalui aksi yang terintegrasi di setiap wilayah.
Dukungan penuh juga datang dari Bunda PAUD Kota Probolinggo, dr. Evariani. Ia menginstruksikan seluruh kader PKK hingga tingkat Dasawisma untuk melakukan screening langsung ke lapangan.
“Kader PKK memiliki jaringan hingga tingkat RT dan RW. Melalui mereka, pendataan akan dilakukan dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada anak yang luput dari jangkauan pendidikan,” tegas dr. Evariani. (*)
Reporter: Edi S.
Editor: Agus Imam S.
