Surabaya, SMN – DPRD Provinsi Jawa Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur, pada rapat paripurna, Senin (3/11/2025). Pansus tersebut nantnya akan beranggotakan beberapai perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Jatim.
Secara resmi, pembentukan pansus ditetapkan melalui Keputusan DPRD Jatim Nomor 100.1/0/KPTS-DPRD/050/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro didapuk membacakan rancangan keputusan tersebut beserta lampirannya, yang berisi susunan keanggotaan pansus. Semua fraksi mengirimkan wakilnya untuk terlibat dalam pansus.
Fraksi PKB diwakili oleh Fauzan Fuadi, Much. Abdul Qodir, Multazamudz Dzikri, Muhammad Ashari, Nur Faizin dan Hikmah Bafaqih. Kemudian, Fraksi PDIP ada Sri Untari Bisowarno, Agus Wicaksono, Yordan M. Batara Goa, dan Fuad Benardi.
Lalu Fraksi Gerindra menempatkan Abdul Halim, Aufa Zhafiri, Ferdians Reza Alvisa dan Satib. Fraksi Golkar ada Pranaya Yudha Mahardhika, Hadi Setiawan dan Hasan Irsyad.
Fraksi Demokrat ada Agung Mulyono dan Dedi Irwansa. Fraksi NasDem menugaskan Mohammad Nasih Aschal dan Ahmad Iwan Zunaih. Lebih lanjut, Fraksi PAN ada Abdullah Abu Bakar, Fraksi PKS ada Lilik Hendarwati, serta Fraksi PPP-PSI ada Rofiq.
Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro ketika membacakan rancangan keputusan tersebut menjelaskan, masa kerja pansus ditetapkan selama 6 bulan. Nantinya, pansus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DPRD Jatim pada rapat paripurna.
Ali Kuncoro mengungkapkan, pansus ini memiliki sejumlah tugas. Di antaranya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMD termasuk di dalamnya kinerja untuk anak perusahaan BUMD milik Pemprov Jatim.
“Baik dari aspek keuangan, operasional, maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dengan mandat penuh dari masing-masing fraksinya,” paparnya.
Lebih lanjut, pansus juga mendapat mandat melakukan pengkajian atas efektivitas tata kelola, struktur organisasi, serta kepatuhan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip good corporate governance.
Lalu, melakukan analisa atas tingkat keberhasilan pelaksanaan penyertaan modal daerah yang telah diberikan kepada BUMD, serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Berikutnya, melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing BUMD. “Termasuk kendala manajerial, investasi, dan kebijakan yang mempengaruhi optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah,” imbuhnya.
Pansus juga bertugas mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja BUMD, termasuk keterbukaan laporan keuangan dan hasil audit independen. Selanjutnya, merumuskan rekomendasi strategis terhadap Pemprov Jatim terkait langkah-langkah perbaikan restrukturisasi atau optimalisasi kinerja BUMD agar lebih produktif dan berdaya saing.
Terakhir, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah Provinsi Jawa Timur serta stakeholder terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar Provinsi Jatim, dalam rangka memperoleh data dan memperkuat hasil pembahasan. (adv)
