Tanjung Redeb, SMN – Wakil Bupati Berau, Gamalis menekankan bahwa setiap rupiah dana yang dikucurkan pemerintah daerah untuk pembangunan kampung harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Gamalis menegaskan pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang efesien dan tepat sasaran di seluruh kampung di kabupaten Berau.
Menurutnya, meskipun penyerapan anggaran harus dioptimalkan, para kepala kampung dan aparatnya diminta untuk berhati-hati agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan evaluasi serapan anggaran ADK triwulan ketiga tahun anggaran 2025 di Tanjung Redeb, Selasa (4/11/2025).
“Serapan ADK harus terserap maksimal. Akan tetapi, perlu diingatkan agar Kepala dan Aparat Kampung dapat waspada dan tidak menghabiskan anggaran sia-sia,” ujarnya.
Menurutnya, upaya penyerapan anggaran yang cepat memang penting agar program pembangunan di tingkat kampung bisa berjalan optimal. Namun, ia mengingatkan agar keinginan tersebut tidak justru menimbulkan masalah hukum di kemudian hari akibat pelanggaran administratif atau prosedural.
“Jangan sampai karena ingin mengejar penyerapan maksimal, justru melanggar aturan-aturan yang saat ini berlaku. Itu bisa menimbulkan perkara baru, dan tentu kita semua tidak ingin hal itu terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya menuntut percepatan penyerapan, tetapi juga kualitas dan ketepatan penggunaan dana. Ia berharap setiap kepala kampung bisa membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak agar pengelolaan ADK sesuai ketentuan.
“Intinya, kami harapkan kolaborasi yang nyata antara kampung untuk penyerapan sesuai aturan dan tetap maksimal,” kata Gamalis.
Selain itu, Wabup juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar tidak ada kecurigaan atau kesalahpahaman dalam penggunaan dana publik tersebut.
“Pemerintah daerah terus mendorong agar setiap kampung memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tuturnya.
Gamalis berjanji akan berkoordinasi dengan dinas teknis untuk mempercepat proses administrasi pencairan anggaran di tahun mendatang.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya agar ADK terserap dengan baik, tapi tetap dalam koridor aturan,” kuncinya. (adv)
